ANALISA YURIDIS PERBUATAN PIDANA PELANGGARAN MEREK DALAM MEMPRODUKSI BARANG BERDASARKAN PASAL 100 AYAT (1) UNDANG UNDANGMEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 17 K/PID.SUS/2020)

Pelaku pelanggaran merek tetap terus berkembang dan terus melakukan pelanggaran atas merek. Merek yang saat ini banyak dilakukan pembajakan salah satunya yaitu Eiger. Adanya penindakan atas pelaku pelanggaran pidana merek atas merek Eiger dapat ditemukan salah satunya perkara Putusan MA No. 17 K/Pid.Sus/2020 yang dalam pertimbangnanya membebaskan terdakwa dengan alasan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa bersalah dengan suatu alasan penghargaan yang nyata sehingga bukan kewenanganMA Judex Juris mengadili. Akan tetapi MAMengakui dalam pertimbangannya bahwa alat bukti yang diajukan adalah bukti pemesanan ada produksi yang dilakukan oleh UD Bintang Terang. Berdasarkan temuan masalah tersebut peneliti akan mengulas pada rumusan masalah 1. Bagaimana intepretasi kata produksi dalam pertimbangan PutusanMahkamah Agung dianalisa berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 2. Apakah Putusan MA No. 17 K/Pid.Sus/2020 yang telah memberikan putusan bebas pada terdakwa dapat dinyakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat 1 UU Merek dan IG . Bahwa peneliti akan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dalam analisanya. Bahwa hasil dari penelitian tersebut adalah 1. Pemaknaan kata produksi telah menjadi ambigu dalam undang � undang Merek sebagai perbuatan dilarang atau tidak karena pertimbangan MA. Dari putusan MA No.17 K/Pid.Sus/2020 dimana kata pemesanan yang diterima oleh UD Bintang Terang menghasilkan suatu barang/produk seharusnya dijual berdasarkan UU Merek perbuatan tersebut seharusnya dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana sehingga seharusnya pertimbangan hakim dinilai telah memberikan pengertian yang berbeda proses produksi dalam UU Merek. Pertimbangan MA No.17 K/Pid.Sus/2020 yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 100 ayat 1 UU Mere

1.  UEU-Undergraduate-24621-COVER.Image.Marked.pdf - 126 KB
2.  UEU-Undergraduate-24621-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 171 KB
3.  UEU-Undergraduate-24621-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 155 KB
4.  UEU-Undergraduate-24621-HALAMAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 187 KB
5.  UEU-Undergraduate-24621-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 158 KB
6.  UEU-Undergraduate-24621-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 129 KB
7.  UEU-Undergraduate-24621-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 137 KB
8.  UEU-Undergraduate-24621-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 127 KB
9.  UEU-Undergraduate-24621-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 133 KB
10.  UEU-Undergraduate-24621-BAB1.Image.Marked.pdf - 227 KB

• ANALISA YURIDIS PENGGUNAAN KEKUATAN ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANAGAN MKRI YANG BAERSIFAT ULTRA PETITA
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN AKIBAT TRANSAKSI JUAL � BELI BARANG MELALUI SARANA INTERNET
• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi kasus Putusan No: 11/Pid.A/2007/PN.JKT.PST)
• TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMOHON PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI
• TINJAUAN YURIDIS PP NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PP NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS GOOD GOVERNANCE
• TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI ATAS KREDIT USAHA RAKYAT YANG MACET DI PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA ( ASKRINDO )
• ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DITINJAU DARI KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PERKARA NO. 1190/PID.B/2010/PN.TNG)